Premanisme Berkedok Ormas Menjadi Beban Berat bagi Dunia Usaha

Kreator: Merza Gamal

Dengan alasan-alasan tersebut, pemerasan ini terkesan memiliki legitimasi, padahal pada kenyataannya, ini adalah praktik yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Mengapa Pemerintah dan Aparat Terlihat Tidak Berdaya?

Secara teori, ada berbagai regulasi yang melarang pemerasan dalam bentuk apa pun, termasuk yang dilakukan oleh ormas atau kelompok tertentu. Bahkan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) untuk memberantas praktik-praktik seperti ini.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas satgas ini masih diragukan. Operasi mereka sering kali hanya menyentuh pelaku lapangan tanpa membongkar aktor intelektual di baliknya. Selain itu, karena sebagian dari oknum aparat justru turut bermain dalam sistem ini, maka tindakan pemberantasan sering kali hanya bersifat seremonial tanpa hasil nyata.

Kelemahan lainnya adalah minimnya mekanisme pengaduan yang benar-benar aman bagi pelaku usaha. Jika ada pengusaha yang berani melawan dan melaporkan kasus pemerasan ini, mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Akibatnya, mereka lebih memilih diam dan mengikuti sistem yang sudah ada, meskipun sadar bahwa hal itu tidak sehat bagi iklim bisnis di Indonesia.

Lalu, Apa Solusinya?

Meskipun tantangannya besar, bukan berarti fenomena ini tidak bisa dilawan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi: 

Eksposur Media dan Tekanan Publik: Salah satu cara paling efektif untuk menekan pemerintah dan aparat agar bertindak tegas adalah dengan membangun kesadaran publik melalui media. Kasus-kasus pemerasan yang terekspos luas sering kali memaksa aparat bertindak karena ada tekanan sosial yang besar.

Aliansi Dunia Usaha: Jika pengusaha bersatu dan secara kolektif menolak membayar pungli, maka tekanan terhadap kelompok pemeras bisa lebih besar. Pelaku usaha bisa membentuk forum independen yang memberikan dukungan dan perlindungan bagi anggotanya.

Reformasi di Institusi Penegak Hukum: Aparat yang terbukti terlibat dalam pembiaran atau bahkan perlindungan terhadap aksi premanisme harus ditindak tegas. Ini bukan hanya soal individu, tetapi juga tentang memperbaiki sistem agar lebih transparan dan berintegritas.

Regulasi yang Jelas dan Ketat: Pemerintah harus mempertegas aturan tentang pungutan di lingkungan usaha dan menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi pengusaha untuk membayar kepada pihak yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika ada ormas yang terbukti melakukan pemerasan, maka izin operasionalnya harus segera dicabut.

Mekanisme Pengaduan yang Efektif dan Rahasia: Dunia usaha membutuhkan saluran pengaduan yang cepat dan aman agar bisa melaporkan praktik pemerasan tanpa takut mendapatkan ancaman balik. Sistem whistleblower yang menjamin perlindungan pelapor bisa menjadi solusi.

Harapan untuk Masa Depan

Jika praktik premanisme ini terus dibiarkan, maka Indonesia akan semakin sulit menciptakan iklim investasi yang sehat.

Dunia usaha tidak bisa terus-menerus dipaksa beradaptasi dengan "aturan tak tertulis" yang merugikan mereka. Diperlukan keberanian dari berbagai pihak untuk melawan, sekecil apa pun langkah yang bisa diambil.

Harapan pelaku usaha kecil bebas dari tekanan premanisme, Sumber: Dokumentasi pribadi Merza Gamal diolah dengan Generative AI

Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang para pelaku usaha, tetapi juga tentang masa depan ekonomi Indonesia. Jika kita ingin negara ini maju dan menjadi tempat yang ramah bagi dunia usaha, maka fenomena pemerasan berkedok ormas ini harus segera diberantas dari akarnya.

Semoga dalam suasana Ramadan tahun ini pemerintah pusat bisa turun tangan untuk membasmi hal tersebut dan menjadikan dunia usaha tidak terbebani. Pemerintah diharapkan mampu menertibkan serta menghukum oknum pihak berwenang yang ikut memberikan backing premanisme berkedok "ormas" tersebut di seluruh pelosok negeri tercinta Indonesia.

Dengan alasan-alasan tersebut, pemerasan ini terkesan memiliki legitimasi, padahal pada kenyataannya, ini adalah praktik yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Mengapa Pemerintah dan Aparat Terlihat Tidak Berdaya?

Secara teori, ada berbagai regulasi yang melarang pemerasan dalam bentuk apa pun, termasuk yang dilakukan oleh ormas atau kelompok tertentu. Bahkan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) untuk memberantas praktik-praktik seperti ini.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas satgas ini masih diragukan. Operasi mereka sering kali hanya menyentuh pelaku lapangan tanpa membongkar aktor intelektual di baliknya. Selain itu, karena sebagian dari oknum aparat justru turut bermain dalam sistem ini, maka tindakan pemberantasan sering kali hanya bersifat seremonial tanpa hasil nyata.

Kelemahan lainnya adalah minimnya mekanisme pengaduan yang benar-benar aman bagi pelaku usaha. Jika ada pengusaha yang berani melawan dan melaporkan kasus pemerasan ini, mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Akibatnya, mereka lebih memilih diam dan mengikuti sistem yang sudah ada, meskipun sadar bahwa hal itu tidak sehat bagi iklim bisnis di Indonesia.

Harapan untuk Masa Depan

Jika praktik premanisme ini terus dibiarkan, maka Indonesia akan semakin sulit menciptakan iklim investasi yang sehat.

Dunia usaha tidak bisa terus-menerus dipaksa beradaptasi dengan "aturan tak tertulis" yang merugikan mereka. Diperlukan keberanian dari berbagai pihak untuk melawan, sekecil apa pun langkah yang bisa diambil.

Harapan pelaku usaha kecil bebas dari tekanan premanisme, Sumber: Dokumentasi pribadi Merza Gamal diolah dengan Generative AI

Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang para pelaku usaha, tetapi juga tentang masa depan ekonomi Indonesia. Jika kita ingin negara ini maju dan menjadi tempat yang ramah bagi dunia usaha, maka fenomena pemerasan berkedok ormas ini harus segera diberantas dari akarnya.

Semoga dalam suasana Ramadan tahun ini pemerintah pusat bisa turun tangan untuk membasmi hal tersebut dan menjadikan dunia usaha tidak terbebani. Pemerintah diharapkan mampu menertibkan serta menghukum oknum pihak berwenang yang ikut memberikan backing premanisme berkedok "ormas" tersebut di seluruh pelosok negeri tercinta Indonesia.

Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Premanisme Berkedok Ormas Menjadi Beban Berat bagi Dunia Usaha