TRIBRATANEWSKUPANG.COM --- SATGAS NUSANTARA UNTUK NTT DAMAI

Oleh : ALBERTO HERU PONATO, SIK

Selepas tahun politik 2019 NTT kini menatap tahun 2020. Banyak orang merasa lega setelah tahun yang terkenal dengan tensi politik panasnya tak lagi hadir dalam tatanan waktu dalam rotasi kehidupan manusia. Demikianpun masyarakat NTT yang terkenal dengan toleransi tingginya telah tergerus dalam jaman anomie demokrasi tahun 2019. Ya itulah negara demokrasi, tatanan kehidupannya kenegaraannya berbasiskan kerakyatan; dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Abraham Lincoln). Semuanya harus dan wajib kita laksanakan. Tahun 2020 telah dua bulan bergulir. Pilkada sudah nampak didepan mata. Tiga pulau besar dan satu pulau kecil di Propinsi NTT mewakili propinsi ini menggelar Pilkada Serentak. Dari Bumi Congkasae duo Manggarai; Kabupaten Manggara Barat dan Kabupaten Manggarai serta Kabupaten Ngada mewakili Pulau Flores. Dari Pulau Timor ada Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu serta Kabupaten Timor Tengah Utara, dari Pulau Sumba ada Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur dan terakhir dari pulau terluar NTT yaitu Kabupaten Sabu Raijua. Kesembilan kabupaten ini akan melangsungkan pesta demokrasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tensi politik di masing-masing Kabupaten akan meningkat disaat-saat menjelang hari pelaksanaan Pilkada. Ada berbagai potensi kerawanan yang diprediksi akan lahir dari kesembilan kabupaten ini, sebut saja masalah politik identitas, masalah batas negara dan masalah kebijakan politik pemerintah. Dari masalah-masalah ini penulis menguraikannya satu persatu. Pertama, politik identitas. Jenis politik ini adalah masalah paling pelik yang masih sangat sulit diatasi. Politik yang mempraktekan isu SARA (suku,agama,ras dan antar golongan) ini telah meruntuhkan martabat budaya bangsa dengan melengserkan Pancasila ke persimpangan jalan. Para pembaca pasti sudah melihat sendiri praktek ini dilakukan. Sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan legislatif 2019 komponen bangsa ini menguras energi yang dalam melerai anak bangsa yang kian berkecamuk dalam arus perpolitikan yang amat kotor. Berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk menegakan keadilan negeri ini dengan membawanya kembali kearah ke sejatian peradaban warisan budaya nenek moyang kita. Tak sedikit orang berpandangan bahwa kembali tegaknya bangsa ini adalah karena pemerintahanya masih kuat dan kokoh. Kedua, Masalah batas negara. Masalah ini penulis tujukan khusus untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka yang merupakan wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Demokratic Timor Leste. Kedaulatan negeri adalah hal mutlak. Tapal batas ada di Tapak kami, NKRI Harga Mati adalah sebuah tagline personil prajurit TNI yang melakukan Pengamanan Batas Negara. Memang benar kedaulatan tidak bisa ditawar, harga mati. Prajurit loreng yang memiliki tugas utama mempertahankan kedaulatan negara adalah kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manapun di negeri ini. Salut punya TNI. Namun penulis menilai kekuatan perang bisa dikalahkan kekuatan politik. Bukan perang yang mempengaruhi politik tapi karena politik maka terjadi perang. Politik adalah phsywar yang menggerogoti naluri akal sehat manusia. Masalah perbatasan NTT khususnya Kabupaten Belu dan Malaka sangat rawan dalam peta politik. Kesamaan rumpun antara masyarakat dua kabupaten ini dengan rakyat Timor Leste bisa memicu manipulasi kewarganegaraan bila petugas nantinya kurang cermat dalam menata kependudukan warga perbatasan. Kebijakan politik pemerintah. Sebuah negara demokrasi lahir dari keterlibatan langsung rakyat didalamnya. Benar apa yang dikatakan Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Hal inilah yang menurut penulis akan muncul sebuah stagnan baru dalam masyarakat. Ia akan terpola pada alam pikirannya tentang kebijakan idola pilihannya meski sudah tidak terpilih. Dan imbasnya pada kebijakan pemerintahan yang baru itu, dimana ada reaksi penolakan yang diperparah dengan sikap menjelek-jelekan kebijakannya yang tidak sesuai pilihannya. Dasar pemikiran ini akan mengganggu stablitas politik masyarakat. Dengan adanya momen pilkada serentak 2020 kelompok-kelompok inilah yang menjadi perhatian. Dendam politik sudah pasti akan tersaji. Menyikapi semua problematika di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia mencanangkan kembali Satgas Nusantara yang pernah terbentuk tahun 2018 demi menciptakan suasana cooling down dalam masyarakat. Satgas ini sudah terbukti mendinginkan tensi politik panas 2019 seperti yang dibahas pada awal tulisan ini. Satgas yang dibangun ini dengan sistem tata kerja yang sangat mumpuni telah menentramkan kehidupan bangsa yang telah bergejolak bhatin dalam tahun politik 2019. Penguatan sub satgas yang membidangi kemitraan, manajemen media, manajemen sosial, dan penegakan hukum (gakkum) kembali dilakukan. Sub satgas Kemitraan yang dikendalikan oleh Binmas Polri dengan mengedepankan kemitraan tugas dengan masyarakat yaitu membangun sinergitas dengan para tokoh agama serta ulama untuk menyebarkan pesan, ceramah atau khotbah yang menyejukkan hati. Sub satgas Manajemen Sosial dengan mengedepankan fungsi intelijen keamanan dengan melakukan kegiatan penggalangan serta melaksanakan seminar-seminar dengan melibatkan kaum akademis serta melakukan kampanye anti hoax atau berita bohong. Sub satgas Manajemen Media yang dikendalikan oleh humas Polri dengan mengendalikan media masa seperti melakukan narasi meme, membuat tulisan dan membuat video dan juga melakukan talk show. Sub satgas Gakkum (penegakan hukum) di bawah kendali Bareskrim Polri adalah salah satu sub satgas yang mengedepankan fungsi penyelidikan dan penyidikan kasus pidana yang berhubungan dengan Pilkada Serentak 2020 serta melakukan patroli siber di dunia maya. Hemat penulis, Satgas ini tidak hanya sampai disini tapi perlu berkolaborasi dengan Kemenkominfo untuk melakukan kerja sama di bidang transportasi informasi dunia maya guna menekan konten-konten radikal, hasutan atau provokasi, berita bohong serta kejahatan siber lainnya agar eskalasi politik menjelang Pilkada di sembilan kabupaten ini dapat berjalan damai dan tenang.